LIPO - Aksi bakal calon presiden Ganjar Pranowo saat blusukan menemui warga di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara menuai kontroversi.
Dalam aksi tersebut warga mengadu tentang biaya retribusi yang besar dan pasar yang sepi karena digempur pedagang online.
Menanggapi keluhan warga, Ganjar spontan menelpon Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dan Sekda DKI Jakarta, Joko Agus, untuk menyampaikan keluhan tersebut. Namun, sikap Ganjar dinilai cari pansos demi popularitas oleh sebagian pihak.
Menanggapi hal ini, pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga dari Universitas Esa Unggul kepada liputanoke.com mengatakan bahwa sikap Ganjar tersebut tidak dapat dilakukan. Dan yang berhak hanyalah Presiden yang menyelesaikan hal itu.
"Ganjar itu baru bacapres, karena itu ia tidak seharusnya melakukan hal tersebut. Bukan kapasitasnya untuk menyampaikan persoalan mahalnya retribusi parkir. Hanya presiden yang punya kapasitas dan kewenangan melakukan hal itu. Presiden dapat meminta langsung kepada gubernur untuk menyelesaikan masalah tersebut," tegasnya, Senin (26/62023).
Untuk itu, Jamiluddin mengingatkan Ganjar agar tak berlaku ceroboh terlebih mengingat posisinya bukan sebagai atasan gubernur.
"Jadi, Ganjar seharusnya tahu diri batas kewenangan yang dimiliki bacapres. Apalagi gubernur itu bukan bawahannya, yang seenaknya ingin mengaturnya," terangnya.
Tak hanya itu, posisi Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah dianggap masih punya banyak PR yang harus diatasi, terutama angka kemiskinan yang tinggi.
"Lebih baik Ganjar mengurus Jawa Tengah yang masih banyak persoalan. Kemiskinan di Jawa Tengah yang masih tinggi perlu diselesaikan sebelum masa jabatannya berakhir. Selain itu, Ganjar perlu fokus untuk mengatasi stunting. Hal itu perlu dilakukan agar target 14 persen tercapai pada tahun 2024," jelasnya.
Mantan Dekan ini juga mengingatkan agar Ganjar fokus menyelesaikan banjir yang masih menjadi PR yang sudah bertahun-tahun lamanya belum selesai. Agar masyarakat Jawa Tengah bisa lega, tidak diamuk banjir setiap tahun.
"Hal itu lebih baik dilakukan Ganjar agar ia tak punya hutang janji di Jawa Tengah. Sebab utang janji itu sangat berat dan akan terus ditagih warga Jawa Tengah," tegasnya.
Karena itu, Jamiluddin mengingatkan agar Ganjar tak masuk lebih jauh ke luar wilayah teritorialnya yang akan merugikan ia, terutama secara etika politik kurang tepat.
"Jadi, Ganjar tak perlu cawe-cawe ngurusin daerah lain. Apalagi wilayah yang dipimpinnya masih banyak masalah. Karena itu, Ganjar harus lebih mengedepankan etika politik daripada nafsu untuk berkuasa," tukasnya. (*16)
GoogleNews
